perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi tersebut sebagai sebuah hak hukum. perlindungan masyarakat

go. SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat; Mengingat : 1. SubSektor : Peraturan Lainnya. “Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial. 2021. Saafroedin BAHAR Ketua Dewan Pakar Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat (Seknas MHA); Komisioner Komnas. keamanan nasional, serta pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang. Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik . Pasal 8 (1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi,. Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan , dan Perda No. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan. Kata Kunci: Hutan; Masyarakat Hukum Adat;. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya. Satu-satunya poin positif dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa telah ada kesamaan istilah yang dipakai yaitu. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga. Indonesia belum memiliki undang-undang tentang masyarakat adat, pengakuan eksistensinya dalam konstitusi, khususnya Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dirasa masih setengah hati. Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PERTAMBANGAN Helza Nova Lita1, Fatmie Utarie Nasution1 1Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung Jalan Dipati Ukur No. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyediakan program jaring pengaman sosial untuk melindungi kesejahteraan rakyat di tengah pandemi yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Tugas pokok Kepolisian. Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. – Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Setiap Anak berkewajiban untuk ; – Menghormati orang tua, wali dan guru. Nomor Pengundangan. ABSTRAK: Menimbang : a. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 1. 12. Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser; Mengingat : 1. sosial. Dalam bidang hukumistilah ini. Tugas yang diemban oleh seorang LINMAS adalah untuk melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap masyarakat, seperti penanggulangan dan. (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 1) Pegertian Perlindungan Hukum Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan j. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol. 3. masyarakat, termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perlindungan masyarakat dan urusan sosial Melaksanakan layanan wajib non-dasar termasuk di dalamnya pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, administrasi kependudukan & pencatatan sipil serta urusan pemuda & olahraga. 26. Pasal 26 ayat (2) UU PPLH pada prinsipnya menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 itu. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, maka perlu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan. Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi,. Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dalam Pasal 8 Ayat (4) mengenai pencegahan, pengawasan dan penertiban mempunyai beberapa program untuk menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan berintegritas serta menciptakan masyarakat yang taat akan aturan yang berla ku khusunya di Daerah Istimewa. Dan menghormati prinsip-prinsip HAM. Bisnis. 1/91/HK-2019 Tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Binua Lumut Ilir Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. A. Kata kunci: perlindungan, masyarakat adat, wilayah pertambangan Pendahuluan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUD Perlindungan dan pengakuan terhadap 1945. BAB 111 PELINDUNGAN 17 (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas pelindungan. a. SOP Pengawalan VIP dan Pengamanan. Tidak semua wilayah di Indonesia dihuni oleh masyarakat umum. Perlindungan Khusus. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk. 4 Jimly Ashiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003 hal. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara; b. Peraturan ini ditebitkan untuk memperkuat upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan HAM. Donasi Sekarang. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 2 penumpukan atas kekuasaan, yang sering kali disalahgunakan dan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak kebebasan dan persamaan rakyat. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jurnal Teropong, (selanjutnya disingkat A. bahwa. Juru. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya. Pengertian Linmas Satuan Perlindungan Masyarakat atau sering kita sebut dengan Satlitmas atau yang lebih kita kenal dengan nama Linmas/Hansip merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain. (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaaan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (disingkat: YLKI) merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 84/2014 pasal 26 dibebankan pada : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Pasal 1. Perka BNPB No. ,Febe Bachtiar,FHUI,2011. 2, tld no. anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada % 100 31,86% mySalam Skim Perlindungan Masyarakat. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK. Janji tersebut sedikit terobati ketika DPR RI di Komisi II telah memasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak. com - Otoritas Jasa Keuangan () baru saja menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK. Perlindungan Hukum bagi MasyarakatADCO Law. Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 84/2014 pasal 26 dibebankan pada : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat: Tanggal Ditetapkan: 28-Nov-14: Tanggal Diundangkan: 28-Nov-14: Berlaku Tanggal: Sumber: BN. Memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar,. Tanggal: 30 November 1998. ,hal. 7. Anggaran Perlindungan Sosial ditetapkan sebesar Rp427,5 triliun (15,8%) dari total belanja negara dan difokuskan untuk beberapa hal, seperti verifikasi, validasi, dan bangun sistem terintegrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data lain, serta meningkatkan pengawasan penyaluran bansos. Baca juga : Polusi Udara Picu Lonjakan Kasus ISPA. melindungi masyarakat adat di Indonesia. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan. . Guna memenuhi target menurunkan kemiskinan ke angka 9,2%-9,7% pada akhir 2021, pemerintah melakukan reformasi Kebijakan Perlindungan Sosial agar lebih adaptif. a. Rancangan SOP Pengadaan Barang dan Jasa. Melansir kemkes. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c,. 1. Masyarakat marginal dan rentan adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kekurangan akses terhadap sumber daya dan layanan dasar seperti. Bobo. JAKARTA, KOMPAS. Nomor. Juramentum est indivisinle, et non est admittendum in partly true and partly falsum Artinya : Sebuah sumpah tidak dapat dibagi, sumpah tersebut tidak dapat diterima jika sebagiannya benar dan sebagiannya lagi salah 77. PENGERTIAN UMUM MASYARAKAT HUKUM ADAT Masyarakat adat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat, sebagaimana lazimnya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada juga daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat adat. 2. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pelindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat yang dibuat oleh Rizky P. “Kami masyarakat adat PPU mendesak pemerintah pertama untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak kami sebagai masyarakat adat serta pelibatan penuh dalam proses-proses persiapan hingga implementasi dan evaluasi proyek strategis nasional, termasuk secara khusus pembangunan IKN,” kata Ketua Dewan. Metode penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. KARAWANG, KOMPAS. Bertolak dari aspke ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan. Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kementerian Kewangan Malaysia : Dimaklumkan bahawa peluasan skim mySalam kepada kumpulan M40 akan ditangguhkan buat masa ini. 1 jam yang lalu. Perda kab. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan. S Poerwadarminta 1976: 256 adalah : “Tentram ialah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang tidak gelisah. Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. pemidanaan terdiri dari: 1) pencegahan (umum dan khusus); 2) perlindungan masyarakat; 3) memelihara solidaritas masyarakat; 4) pengimbalan/ pengimbangan (Muladi, 2008). Dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societes ibi ius), hukum ada sejak masyarakat ada. Rahmi Yuningsih Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalamPerlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan di Kabupaten Lamongan. Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique. Kata kunci: perlindungan, masyarakat adat, wilayah pertambangan Pendahuluan Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam merencanakan dan. Janji tersebut sedikit terobati ketika DPR RI di Komisi II telah memasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional. Artikel ini bertujuan untuk meneroka proses pelaksanaan sistem perlindungan sosial di Malaysia dengan mengadaptasikan teori multisektoral yang telah dilaksanakan oleh O’toole (2000). 10 Pilihan Jurusan Program Studi IPDN 2023/2024 – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali memanggil putra-putri terbaik di tanah air untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN tahun 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. 1. A. Nomor Tambahan. Pengetahuan Dasar Perlindungan Masyarakat: Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Tugas Pokok dan Fungsi Perlindungan Masyarakat; Etika. 32/ 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. satuan perlindungan masyarakat, pertahanan sipil, bencana alam, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan sistem keamanan lingkungan Abstract Abstrak Artikel ini. mereka dipaksa angkat kaki dari wilayah adatnya karena tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. J. Oleh karena itu, pemerintah mengintensifkan program perlindungan sosial sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:28 a. Materi Perlindungan Masyarakat. 10. perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat telah ditentukan dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di bidang sektoral lainnya, hanya saja tidak adanya sinkronisasi maupun harmonisasi antarberbagaiPENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TO KAILI DAN TO KULAWI DI KABUPATEN SIGI BUPATI SIGI, Menimbang : a. FORMAT-ADMINISTRASI-DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); 6. BLOGSPOT. SOP Patroli dan Pengawasan. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan danKata Kunci : Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, dan Sumber Daya Genetik . Hak-Hak masyarakat hukum adat adalah “hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka. Perlindungan Hukum. JAKARTA - Tugas perlindungan masyarakat yakni mempersiapkan perumusan pelaksanaan pengendalian operasional dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, mediasi dan fasilitasi kesiagaan, mengantisipasi, dan. ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan terlindungi; bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat; bahwa sesuai Pasal 12 ayat. ID : 5 HLM. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Pada ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Tugas dan wewenang polisi. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya MasyarakatPerlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang, termasuk bagi masyarakat marginal dan rentan. Disini pengertian peran serta. Seminar yang diselenggarakan pada Selasa (29/9/2020) ini. No Indikator Pelayanan Dasar Satuan Target Capaian Tahun 2019 Persentase anggota . Undang-undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi. Dengan demikian, secara normatif UUPPLH. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat 219 f Vol. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapatpengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Bagaimana. Koordinasi teknis operasional pembinaan dan pengembangan anggota Satlinmas bersama-sama dengan Camat dan Kasatlinmas Desa/Kelurahan; 2. 191 BPHN. Masyarakat adat di Sumut, sudah menanti lama perda ini. Perlindungan lembaga hukum dapat bersifat preventif dan represif untuk menciptakan tatanan sosial. Pemrakarsa. ABSTRACT The lack of public awareness in enforcing local regulations has implications for violations committed by the community in Bogor City. 7. , MT Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. Alexander Mering (Kemitraan). TENTANG DATABASE PERATURAN. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian 1. Pada tahun 2015 aturan-aturan khusus mengenai masyarakat adat. 8. 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. bahwa satuan perlindungan masyarakat di Kota Kediri sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga. RINGKASAN POJK 6 - 07 - 2022. menganalisis kerangka hukum internasional yang memberikan perlindungan secara memadai terhadap isu-isu tentang hak masyarakat adat atas sumber daya alam. PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang : a. Dengan demikian maka pertanggung jawaban dari pelaksanaan kegiatan kemanan dan ketertiban satuan perlindungan masyarakat nantinya akan dipertanggung jawabkan ke kepala bidang. Kondisi ini mengisyaratkan betapa pentingnya. Masyarakat Adat” Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak. Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Polisi adalah lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Kudus yang semakin sejahtera, bersih, indah, damai, aman, tertib, religius dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal, diperlukan adanya pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang mampu. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka perlu pengaturan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Provinsi Papua Barat; dan d. 32/ 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Kamis, 5 Agustus 2021 12305 kali. Kondisi wilayah yang aman dan tertib menjadi jaminan bagi kehidupan masyarakat yang sejahtera. Perlindungan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan 1 5 8 Sosial Dinas Sosial 5 9 Jumlah 29 119.